BANDUNG, RABU - Wahana lingkungan Indonesia menganggap rencana
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir terlalu dipaksakan.
Pemerintah hanya memanfaatkan isu kelanggkaan energi fosil dan emisi
karbon tapi melupakan bahan baku yang belum mandiri, dampak kecelakaan
kerja, kemampuan pembiayaan pemerintah hingga ancaman gempa di kompleks
pembangkit listrik.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion Bedah Implementasi
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, di Institut
Teknologi Bandung, Rabu (10/9).
Menurut M Teguh Surya, Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, ketimbang energi nuklir yang
berbahaya, pemerintah sebenarnya bisa menggunakan energi lain seperti
air atau matahari. Potensinya tidak kalah besar dan bisa didapatkan
secara gratis. Namun, usaha ini tidak mendapat perhatian. Ide itu
dianggap tidak menguntungkan ketimbang membangun instalasi nuklir.
Deni Jasmara, ketua Wahana Lingkungan Jawa Barat, mengatakan
pemerintah selalu menggembargemborkan cadangan bahan uranium yang
besar. Padahal, sebelum siap digunakan, bahan mentah itu harus diproses
International Atomic Energi Agency. Hal itu membuka kemungkinan Indonesia akan semakin tergantung pada kekuasaan dan modal asing.
Selain itu, dampak PLTN dilihat dari kecelakaan kerja juga sangat
tinggi. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dan bidang
nuklir yang masih baru, bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan
banyak kecelakaan kerja. Pembangunan PLTN juga dianggap tidak
memperhitungkan beban pembiayaan negara. Dengan biaya pembangunan atau
operasional yang mahal, tidak ada jalan lagi pemerntah untuk kembali
hutang.
“Belum lagi ancaman gempa bila PLTN jadi dibangun di Muria. Muria
adalah daerah rawan gempa di Indonesia. Dengan segala bentuk
kekhawatiran itu, Walhi Jabar menolak pembangunan PLTN,” kata Deny.
Kompas.com, Rabu, 10 September 2008 | 23:32 WIB
Cornelius Helmy Herlambang
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network