|
Written by Chairul Hudaya
|
|
Friday, 26 December 2008 |
Sesuai
dengan
judul diatas, saya ingin mengupas sebuah "doktrin" yang sering
didengungkan oleh mereka yang menolak PLTN, yaitu PLTN adalah bom
nuklir yang
dikendalikan. Saya tidak tahu siapa yang mempopulerkan pada awalnya,
namun dengan searching di google saja saya mendapatkan bahwa ungkapan
tersebut dikatakan oleh seorang professor doctor
bidang fisika disebuah universitas di Indonesia. Baca disini.
"Doktrin"
inilah yang menjadi salah satu tameng
bagi teman-teman yang menolak kehadiran PLTN di Indonesia. Bahkan pada tanggal 5
Juni 2007 bertepatan dengan Hari Bumi, para "green" NGO melakukan demonstrasi penolakan
kehadiran PLTN yang melibatkan masyarakat sekitar dan mengklaim paling tidak
10,000 warga Jepara dan sekitarnya berpartisipasi. Baca disini .
Karena
keberhasilan tersebut, saya ingin mengucapkan selamat, sebuah "pencerdasan"
(dalam tanda kutip) yang sangat luar biasa berhasilnya. Mengapa? Karena mampu
memberikan "pengetahuan" kepada minimal 10,000 orang tersebut dengan sebuah ungkapan/bahasa
yang mudah sekali diterjemahkan, bahkan oleh orang awam sekalipun. Dan bagi orang
awam, tentu saja akan mudah mengamini "doktrin" tersebut, apalagi yang
berbicara adalah seorang professor doktor.
|
|
|
Written by Chairul Hudaya
|
|
Wednesday, 22 October 2008 |
Hal
yang paling penting dalam proses pembuatan kebijakan khususnya untuk
pembangunan PLTN disuatu negara adalah penerimaan masyarakat (public
acceptance) terhadap kehadiran PLTN itu sendiri, terutama masyarakat
yang tinggal didaerah sekitar dibangunnya PLTN. Membuat public mengerti
akan sebuah teknologi baru apalagi teknologi yang dianggap canggih
bukanlah sebuah perkara yang mudah, sehingga perlu sebuah cara yang
sangat arif dan bijaksana bagaimana agar "transfer knowledge" kepada
masyarakat itu berjalan dengan baik dengan sikap saling terbuka dan
percaya. Terbuka, artinya perlu dijelaskan secara jujur apa saja
manfaat dan resiko yang bisa ditimbulkan berdasarkan fakta-fakta yang
sebenar-benarnya. Sehingga dengan begitu pengetahuan masyarakat menjadi
balance dan pada akhirnya masayarakat bisa menilai dengan adil tanpa
pengaruh atau tekanan pihak manapun. Itulah yang menjadi tugas besar,
tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi mereka yang benar-benar
mengerti akan kondisi dan situasi yang sebenarnya tentang PLTN itu
sendiri, termasuk NGO baik yang pro maupun kontra.
|
|
|
|