Dibawah ini adalah berita yang dimuat di Suara Merdeka Juli, 2007. Coba kala itu saya tahu Gus Nung datang ke Seoul, pastinya saya akan senang sekali meng-guide selama kunjungannya di Seoul. Dan, tentu saja akan sangat asyik sekali untuk berdiskusi masalah penggunaan nuklir di Indonesia.
TOLAK PLTN:Tiga warga Korsel melintas di dekat KH Nuruddin Amin, warga Bangsri, Jepara yang melakukan aksi demo tunggal anti-PLTN di depan gedung Korean Electric Power Company (KEPCo) Korsel, Rabu (11/7).(30)
JEPARA- Suara Merdeka Kamis, 12 Juli 2007 Ketua PCNU Jepara KH Nuruddin Amin (Gus Nung), Rabu (11/7), melakukan aksi demo tunggal di Korea Selatan (Korsel). Itu dilakukan setelah Pemerintah Korsel melarang demo anti-PLTN digelar dengan melibatkan banyak orang.
Penduduk Bangsri itu melakukan aksinya di siang hari di depan gedung Korean Electric Power Company (KEPCo) Korsel. Aksinya mendapat dukungan Korean Federation of Environmental Movement (KFEM), organisasi peduli lingkungan di Negeri Gingseng.
IAEA membagi dalam 3 tahap milestone, sebagai berikut :
Milestone 1 : Ready to make a knowledgeable commitment to a nuclear programme
Milestone 1 dimulai dengan pernyataan komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah untuk menggunakan energi nuklir dalam memasok kebutuhan listriknya dimasa yang akan datang. In case negara kita, tentu saja komitmen itu sudah didengungkan, misalnya dengan adanya berbagai peraturan-perundangan yang telah dibuat oleh pemerintah dan regulatory body. Dan, dengan adanya peraturan yang menyatakan nuklir untuk masuk dalam national energy policy memperkuat komitmen pemerintah untuk menggunakan energi ini. Selain dalam bentuk peraturan perundangan, komitmen dan dukungan penuh pemerintah perlu dituangkan dengan pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). Ini hanya sebutan ilustrasi saja oleh IAEA, namanya bisa apa saja jika diterapkan di Indonesia (mungkin semacam tim nasional). NEPIO bisa berada dibawah koordinasi menteri tertentu misalnya bidang energy and industry atau mungkin juga dibawah Presiden (?). Tugas NEPIO adalah melakukan studi komprehensif pengimplementasian NPP, diantaranya studi akan :
Seperti biasa, tulisan dibawah ini saya sarikan dari milis IndoEnergy . Selamat Membaca.
Chairul Hudaya
Tanggapan saya berwarna biru Salam,
Kita ini punya uang dari mana? Bukankah salah satunya ekspor sumber energi? Kalau kita bisa cukup punya uang dengan tidak ekspor sumber energi, dan kemudian karena uangnya banyak lalu mau beli PLTN, buat saya itu tidak masalah.
Berawal dari pertanyaan "kita punya uang dari mana?" maka saya pikir ini termasuk dalam how to finance the NPP Project. Memang project NPP ini punya tantangan yang sangat besar dalam masalah pembiayaannya, karena memerluka large capital, long project schedule, butuh skilled human resources, dan butuh regulatory yang complex.
Nah yang dimaksud "kita" dalam pertanyaan bapak itu merefer kepada siapa? Kalau yang hanya membiayai pemerintah, 100% saya sepakat, tidak feasible pak. Maka harus dicari sumber pembiayaan yang lainnya. Dalam buku IAEA Nuclear Energy Series berjudul " Milestone in the development of national infrastructure" dikenal ada 2 istilah : funding dan financing. Saya copy kan saja disini :
